Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang menyatakan dukungannya terhadap program Sekolah Rakyat yang digagas Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Program ini dianggap menjadi solusi penting untuk membuka akses pendidikan bagi masyarakat miskin.
Pejabat (Pj) Sekda Pandeglang, Asep Rahmat, mengatakan Pandeglang sangat membutuhkan model pendidikan alternatif seperti Sekolah Rakyat. Sebab, kabupaten ini memiliki tingkat kemiskinan tertinggi secara persentase di Provinsi Banten.
“Program Sekolah Rakyat sangat relevan dengan kondisi Pandeglang. Kita punya banyak warga dari keluarga prasejahtera yang kesulitan mengakses pendidikan,” kata Asep Rahmat, Sabtu 28 Juni 2025.
Asep menyebutkan, meskipun belum ada data resmi soal jumlah siswa penerima manfaat, terdapat lebih dari 7.000 siswa dari keluarga kurang mampu yang tersebar di berbagai wilayah Pandeglang.
“Banyak anak-anak dari keluarga miskin yang berisiko putus sekolah. Sekolah Rakyat ini diharapkan bisa jadi solusi,” ucapnya.
Lebih lanjut, untuk tahap awal, Pemkab Pandeglang mengusulkan Kecamatan Cimanggu sebagai lokasi prioritas pembangunan Sekolah Rakyat. Selain Cimanggu, sejumlah kecamatan lain juga disiapkan sebagai lokasi alternatif, di antaranya Cigeulis, Mandalawangi, Cadasari dan Cibaliung.
Asep Rahmat menyampaikan, bahwa setelah seluruh kelengkapan administrasi diselesaikan, tahap berikutnya adalah survei lapangan oleh pihak Kementerian Sosial.
“Survei ini penting untuk memverifikasi kesiapan lokasi dan memastikan semua komponen pendukung telah memenuhi syarat,” tuturnya.
Berdasarkan data terakhir, Pandeglang menempati urutan pertama daerah termiskin di Banten secara persentase. Meski secara jumlah absolut lebih sedikit dibanding Kabupaten Tangerang, namun secara proporsional terhadap jumlah penduduk, tantangan kemiskinan di Pandeglang dinilai lebih berat.
Saat ini, program Sekolah Rakyat masih dalam tahap pengajuan administrasi. Selanjutnya, Kemensos akan melakukan survei lapangan untuk mengecek kelayakan lokasi dan kesiapan fasilitas pendukung lainnya.
“Setelah disurvei dan dinyatakan layak, baru program bisa direalisasikan. Kami siap mendukung dari sisi kebijakan dan fasilitas daerah,” pungkasnya.***
Penulis: Red
