Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pandeglang menemukan empat honorer siluman alias bodong dalam proses administrasi penerimaan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu 2025.
Temuan itu diketahui saat verifikasi berkas administrasi berlangsung. BKPSDM menyebut dugaan honorer siluman muncul karena ada nama yang masuk dalam usulan, namun ternyata tak sesuai masa kerja hingga tidak pernah aktif bekerja.
Analis SDM Aparatur Ahli Muda BKPSDM Pandeglang, Juwita Mutachirriyah, mengatakan temuan itu terungkap saat verifikasi berkas dan pengecekan kehadiran melalui Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
“Untuk sementara ini ada laporan empat orang yang terindikasi honorer siluman. Ada yang muncul di sekolah, puskesmas, hingga OPD. Setelah dicek, ternyata masa kerjanya tidak sesuai, tapi tiba-tiba masuk dalam lampiran usulan,” kata Juwita, Jumat 26 September 2025.
Saat ditanya identitasnya, Juwita mengaku belum bisa membeberkan karena data detail masih dicek lebih lanjut.
“Datanya ada di Pak Kabid, saya kurang tahu detailnya. Yang pasti, empat honorer itu sudah tidak aktif bekerja dan memang tidak pernah ada,” ujarnya.
Juwita menjelaskan, tahapan administrasi PPPK paruh waktu di Pandeglang kini hampir rampung. Dari total 5.816 peserta, sebanyak 5.713 orang sudah menuntaskan pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) secara online.
BKPSDM sempat mengajukan perpanjangan waktu pengisian DRH ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) karena masih banyak peserta yang belum menekan tombol resume di akhir proses.
“Tadinya ditutup 22 September, tapi diperpanjang sampai 27 September. Walau begitu, kami imbau peserta segera menuntaskan DRH agar tidak menunda sampai lupa,” jelasnya.
Untuk mencegah kasus serupa, BKPSDM mewajibkan setiap OPD melampirkan SPTJM yang ditandatangani kepala dinas. Dokumen itu menjadi dasar keabsahan bahwa honorer benar-benar aktif bekerja.
“Kalau tidak ada SPTJM, otomatis tidak akan kami usulkan. Kalau setelah dicek ada yang tidak aktif, kami ajukan pembatalan meski sudah masuk usulan,” tegas Juwita.
Ia menambahkan, indikasi honorer bodong ini awalnya muncul dari laporan sekolah dan puskesmas yang merasa tak pernah memiliki pegawai bersangkutan.
“Awalnya ketahuan dari pengumuman. Ada laporan dari sekolah dan puskesmas, ternyata yang bersangkutan memang tidak pernah aktif. Akhirnya kita pastikan mereka tidak bisa dimasukkan,” jelasnya.
Menurut Juwita, proses penetapan calon PPPK masih berjalan. Setelah verifikasi selesai, tahap berikutnya adalah turunnya persetujuan teknis (pertek) dari BKN, lalu pencetakan SK, dan pelantikan.
“Harapan kami, proses ini berjalan transparan dan akuntabel, sehingga hanya honorer yang benar-benar bekerja sesuai aturan yang bisa diangkat menjadi PPPK,” katanya.
BKPSDM Pandeglang juga membuka ruang aduan setiap hari bagi masyarakat atau instansi yang menemukan kejanggalan terkait honorer PPPK. Laporan yang masuk akan langsung diverifikasi dengan dokumen resmi yang ada di aplikasi.
“Kalau ada laporan, bisa disampaikan langsung. Dari situ kami cek dengan SPTJM dan data penempatan. Kalau terbukti tidak aktif, otomatis tidak bisa diproses,” pungkasnya.***
Penulis: Red
