Puluhan massa aksi mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Pandeglang menggeruduk gedung DPRD Pandeglang untuk menyampaikan tuntutannya, Senin (15/09/2025) pukul 14.00 hingga 18.00 WIB.
Dalam aksinya yang mendapat pengawalan ketat dari pihak Polres Pandeglang, mereka bergantian melakukan orasi menyikapi berbagai kebijakan dan kinerja anggota DPRD Pandeglang yang dinilai tidak pro rakyat dan hanya mementingkan diri sendiri, kelompok dan golongannya.
Masa aksi juga melakukan pelemparan telor busuk ke gedung dewan, pembakaran ban dan teatrikal renungan aksi bisu didepan kuburan yang dibuat masa aksi menandakan simbol telah matinya para wakil rakyat dan pembakaran ban sebagai api semangat pergerakan mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi kepada legislatif. Dimana mereka menilai anggota DPRD Pandeglang tidak menjalankan fungsinya untuk keberpihakan kepada masyarakat Kabupaten Pandeglang yang masih dibawah garis kemiskinan dan tingginya angka pengangguran.
“Kabupaten Pandeglang ini adalah kabupaten tertua dan termiskin di Provinsi Banten. Maka kami datang ke gedung DPRD Pandeglang ini untuk menuntut tanggungjawab para wakil rakyat atas semua kebijakan yang telah dibuat bersama eksekutif,” ungkap Rafi selaku koordinator aksi tersebut.
“Bapak-bapak polisi yang terhormat, sebagai pengayom pelindung dan pelayan masyarakat, jangan halangi kami untuk menduduki gedung milik rakyat ini. Izinkan kami masuk ke dalam untuk menyampaikan langsung aspirasi dan ingin membuktikan ketidak hadiran anggota dewan di hari kerja ini mereka ada,” teriaknya.
Massa terus merangsek untuk bisa masuk ke gedung DPRD Pandeglang, hingga terjadi insiden saling dorong antara mahasiswa dengan aparat kepolisian yang mengakibatkan jebolnya pintu utama masuk gedung dewan tersebut.
Berdasarkan upaya lobi aparat kepolisian yang dikomandoi AKP Taufik selaku Kabag Ops Polres Pandeglang akhirnya massa aksi diizinkan untuk masuk di ruang lobi untuk menyampaikan tuntutannya dengan tertib dan kondusif.
Asep Saepulloh pada kesempatan itu menyampaikan tuntutannya di ruang lobi, bahwa berdasarkan kajian jaringan mahasiswa untuk rakyat yang terdiri GMNI, IMM, LMMD, Forum BEM dan Kumandang, maka ada beberapa persoalan yang harus disampaikan dan sebuah tuntutan dalam situasi ekonomi semakin sulit dan pekerjaan yang sulit dicari.
“Maka kami menyampaikan tuntutan yaitu yang pertama menuntut DPRD Pandeglang untuk memangkas uang tunjungan perumahan, transportasi operasional dan reses yang dinilai berlebihan, Kedua menuntut DPRD Pandeglang untuk tidak melakukan perjalanan dinas keluar kota dinilai tidak jelas, Ketiga menuntutan DPRD Pandeglang untuk bersikap tegas terhadap semua persoalan daerah yang merugikan rakyat, dan yang keempat menuntut DPRD Pandeglang untuk segera melaksanakan sidang istimewa untuk merevisi Perda Uang tunjangan perumahan, transportasi dan reses. Itu tuntutan dari kami untuk dapat direalisasikan,” beber Asep Saepulloh.
“Ketika tuntutan kita tidak direalisasi oleh DPRD Pandeglang maka kita akan turun lagi melakukan aksi yang besar,” tandasnya, seraya membubarkan diri.***
Penulis: Red
