Dalam proses pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Komisi IV DPRD Pandeglang bersama mitra kerja salah satunya dengan Dinas Kesehatan kali ini menghadirkan seluruh para kepala puskesmas.
Ketua Komisi IV DPRD Pandeglang, Tb Udi Juhdi mengatakan bahwa agenda hari ini (30/06) melakukan pembahasan KUA PPAS bersama mitra kerja diantaranya Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga (Dindikpora), Disnakertran, Dinas Pariwisata, Dinas Sosial, BPBD, dan DP3AKB Kabupaten Pandeglang.
“Iya benar dalam proses pembahasan KUA PPAS dengan seluruh mitra kerja Komisi IV, salah satunya Dinkes Pandeglang kami sengaja mengundang seluruh Kepala Puskesmas untuk mendengar langsung berbagai kendala dalam pelayanan kesehatan masyarakat,” ungkap Tb Udi Juhdi kepada media, Senin (30/06/2025).
Dikatakannya, soal RSUD Pandeglang yang merupakan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) termasuk keberadaan Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM) atau puskesmas secara global dibahas terkait pelayanan kesehatan BPJS dalam pemberian rujukan harus cepat dan tepat.
“Kami tidak menghendaki ada kejadian-kejadian lagi yang sempat viral di media sosial (Medsos) dibeberapa puskesmas harus dilayani dengan baik dan profesional,” katanya.
“Berbagai persoalan yang terjadi kita sampaikan dan tekankan kepada para kepala puskesmas. Artinya kami mendorong kepada puskesmas lebih maksimal dalam memberikan pelayanan pada masyarakat,” imbuhnya.
Pemanggilan para Kepala Puskesmas, lanjutnya itu merupakan bentuk keseriusan Komisi IV DPRD Pandeglang sebagai mitra kerja bidang kesehatan agar bisa mendengar secara langsung berbagai kendala di masing-masing puskesmas di Kabupaten Pandeglang, terutama soal rujukan pasien sesuai regulasi yang ada agar jangan sampai terjadi lagi dikemudian hari.
“Biar mereka (para kepala puskesmas,-red) bisa mengenal seluruh anggota Komisi IV sebagai mitra kerjanya mewakili zona masing-masing, agar lebih sinergi lagi dengan Dinas Kesehatan untuk bisa memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat,” ujarnya.
Udi menjelaskan, dalam pembahasan dengan semua mitra kerja itu ada beberapa yang ditekankan seperti Dindikpora untuk melakukan perencanaan pembangunan sekolah-sekolah pihaknya mendorong agar membuat perencanaan terencana dan terukur dalam kegiatan rehab kelas untuk mempriotas yang layak dilakukan RKB.
“Selain itu, yang saat sedang dilakukan adalah kegiatan penerimaan siswa baru dilakukan secara profesional dan transparan, tidak boleh ada titip menitip,” tandasnya.
Begitu juga terkait dengan pengelolaan obyek wisata milik Pemerintah Daerah (Pemda) oleh Disparda yaitu Wisata Air Panas Cisolong dan Cikoromoy agar bisa dikelola dengan baik untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Intinya semua kita bahas sesuai kegiatan masing-masing mitra kerja agar dalam pembahasan KUA-PPAS yang merupakan dokumen penting dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar memuat kebijakan umum, prioritas, dan plafon anggaran untuk satu tahun anggaran tepat sasaran,” pungkasnya.***
Penulis: Red
