Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang menjadikan peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) sebagai momentum untuk memperkuat komitmen terhadap ketahanan keluarga serta perlindungan perempuan dan anak.
Sebagaimana diketahui, angka kekerasan terhadap anak dan perempuan di Pandeglang masih tergolong tinggi. Untuk menekan kasus tersebut, Pemkab melakukan penanganan lintas sektor.
Asisten Daerah (Asda) II Bidang Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Nuriah mengatakan, penanganan terhadap kasus kekerasan perempuan dan anak di wilayahnya tidak hanya ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB3A), melainkan juga melibatkan lintas sektor.
“Kita ada tim dari Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), jadi tidak bekerja hanya di DP2KB3A saja. Mulai dari Polres, Kejaksaan, semua tim kita turun apabila menemukan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan,” ungkap Nuriah kepada media, Senin (30/06/2025).
Ia menegaskan, upaya menciptakan Kabupaten Pandeglang sebagai daerah layak anak menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya dinas teknis terkait.
“Seminimal mungkin kasus-kasusnya harus ditekan. Ini bukan hanya tugas DP2KB3A saja, semua leading sector harus bergerak. Karena untuk menciptakan keluarga yang kuat dan maju itu dimulai dari keluarga kecil,” tandasnya.
Nuriah menambahkan, salah satu fokus Pemkab Pandeglang dalam mewujudkan keluarga berkualitas adalah dengan mendorong pencegahan stunting serta meningkatkan cakupan program Keluarga Berencana (KB).
“Karena berencana itu keren, harus direncanakan. Jangan terus-terusan punya anak, jarak anaknya tidak diatur. Ini bisa menimbulkan beban ekonomi dan persoalan kependudukan,” pungkasnya.***
Penulis: Red
